Rekonsiliasi Palestina Terancam Pecah - Pemimpin kelompok Hamas menuduh partai Fatah telah membahayakan kesepakatan rekonsiliasi kemarin atau hanya satu pekan setelah terbentuknya pemerintah persatuan antara kedua faksi yang berseteru di Palestina.
Persoalan muncul setelah pemerintah gabungan Palestina tidak membayar gaji 40.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat oleh Hamas di Gaza. Para PNS tersebut harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menerima gaji, seperti dilansir kantor berita Reuters, Rabu (11/6).
Sebelum pemerintah gabungan terbentuk, Hamas adalah partai berkuasa di Gaza sejak 2007 sementara Fatah membentuk pemerintahan terpisah bernama Otoritas Palestina di Tepi Barat.
Ketegangan terjadi di dekat Tepi Barat dua hari lalu saat pasukan keamanan yang loyal terhadap Presiden Mahmud Abbas (berasal dari Fatah) menggunakan kekerasan untuk membubarkan unjuk rasa para pendukung Hamas dan menyerang pemimpin gerakan tersebut, Hassan Yousesef.
"Ini bukanlah persatuan. Mereka menggunakan kekerasan untuk memaksa kami untuk berkata kami tidak ingin rekonsiliasi. Padahal kami benar-benar menginginkan rekonsiliasi," kata Youssef di Kota Ramallah, kemarin.
Sementara itu Fatah juga menuduh sejumlah aktivis Hamas telah menyerang pendukungnya di Kota Hebron, Tepi Barat, kemarin sehingga menyebabkan empat orang harus dirawat.
Seorang pejabat senior dari Fatah, Azam al-Ahmad mengatakan bahwa keterlambatan pembayaran gaji PNS bukan merupakan kesalahan pemerintah gabungan. Dia mengatakan pemerintah membutuhkan empat bulan untuk menyelesaikan proses pemeriksaan PNS dari Gaza.
"Kami kembali menyatakan kepercayaan terhadap pemerintah gabungan dan menolak upaya untuk memunculkan keraguan terhadapnya. Pemerintah juga bukan merupakan pihak yang bertanggung jawab atas persoalan terbaru (penundaan pembayaran gaji)," ujar dia.
Potensi pecahnya rekonsiliasi Palestina mungkin merupakan kabar baik bagi Israel yang selama ini mendesak masyarakat internasional untuk tidak mengakui pemerintah gabungan Fatah-Hamas karena menilai Hamas sebagai kelompok teroris.
Meski demikian sejumlah negara Barat, termasuk Amerika Serikat, telah menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Palestina yang baru.
Ketegangan juga meningkat di Gaza karena saat pegawai Hamas belum dibayar pekerjaannya, staf yang terikat dengan Otoritas Palestina justru tetap menerima gaji.
Saat Hamas mengambil alih kekuasaan di Gaza pada 2007, pihak Otoritas Palestina di Tepi Barat tetap membayar gaji 70.000 PNS di Gaza meskipun sebagian besar dari mereka tidak lagi bekerja.
Setelah pemerintah gabungan terbentuk, sebagian di antara PNS dari Otoritas Palestina di Gaza itu berencana untuk kembali mengerjakan tugas-tugas lamanya. Namun masih belum jelas bagaimana proses reintegrasi mereka dengan pegawai dari Hamas.
Cara pemesanan supaya lebih cepat :
-----------------------------------------------------------
Ketik : Nama # Alamat Lengkap # No Hp # Produk # Jumlah Produk
Kirim Ke :
SMS : 08986670760
BBM : 32D17039
BBM : 32D17039
Bagi pengguna Smartphone bisa langsung sentuh agak lama tepat di nomornya lalu copy ^^
--------------------------------------------------------------------------------------
Contoh : Fina # Jl Kasuari barat no 22 kelurahan kedung rawuh Kec. Jakarta Utara # 08122233344 # Florin # 3pcs
Contoh : Fina # Jl Kasuari barat no 22 kelurahan kedung rawuh Kec. Jakarta Utara # 08122233344 # Florin # 3pcs
--------------------------------------------------------------------------------------
Garansi Produk dan Kualitas Terjamin!!
Terima kasih telah mengunjungi website kami dan membaca Artikel / Produk Rekonsiliasi Palestina Terancam Pecah . Jika Anda tertarik dengan Rekonsiliasi Palestina Terancam Pecah silakan hubungi kami di SMS : 08986670760, SMS anda pasti kami balas.
No comments:
Post a Comment